Perceraian adalah perkara yang tidak pernah sederhana. Lebih-lebih jika ia terjadi pada anggota TNI atau Polri. Ada aturan khusus, ada jalan berbeda, ada tata cara yang tidak bisa disamakan dengan perceraian sipil pada umumnya.
Mengapa demikian? Karena mereka bukan sekadar warga negara biasa, melainkan bagian dari institusi negara dengan disiplin, kehormatan, dan tanggung jawab yang melekat pada seragam yang dipakainya. Maka, perceraian seorang TNI atau Polri bukan hanya urusan pribadi, melainkan juga menyentuh marwah institusi.
1. Dasar Hukum Perceraian TNI/Polri
Dalam hukum umum, perceraian diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi Muslim. Namun untuk anggota TNI dan Polri, ada ketentuan tambahan yang wajib ditaati.
Bagi TNI:
- Perceraian harus mendapat izin dari Atasan yang berwenang.
- Aturan ini tercantum dalam Peraturan Panglima TNI dan Peraturan Kepala Staf Angkatan.
- Tanpa izin tersebut, proses cerai tidak bisa dilanjutkan di pengadilan.
Bagi Polri:
- Perceraian juga memerlukan izin Kapolri atau pejabat yang ditunjuk.
- Aturan ini diatur dalam Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perceraian Bagi Anggota Polri.
Aturan ini bukan tanpa alasan. Perceraian dianggap bisa mempengaruhi integritas, moral, dan kehormatan institusi.
2. Prosedur Perceraian TNI/Polri
Perceraian anggota TNI/Polri harus melewati dua jalur:
- Jalur internal institusi (izin atasan).
- Jalur pengadilan (Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri).
Mari kita rinci tahapannya:
- Permohonan Izin ke Atasan
- Anggota TNI/Polri yang ingin bercerai wajib mengajukan permohonan resmi.
- Permohonan disertai alasan lengkap (misalnya KDRT, perselisihan terus menerus, tidak adanya nafkah).
- Atasan akan memanggil kedua belah pihak, melakukan klarifikasi, bahkan kadang menghadirkan psikolog militer/polri.
- Pertimbangan dan Keputusan
- Jika alasan cerai dianggap cukup kuat, izin dapat diberikan.
- Jika tidak, anggota bisa diarahkan untuk mediasi atau pembinaan rumah tangga terlebih dahulu.
- Gugatan ke Pengadilan
- Setelah izin diperoleh, barulah gugatan perceraian bisa diajukan ke pengadilan sesuai domisili.
- Muslim ke Pengadilan Agama, non-Muslim ke Pengadilan Negeri.
- Proses hukum mengikuti mekanisme umum: pendaftaran, sidang mediasi, pemeriksaan saksi, dan putusan.
- Dampak Jika Tidak Ada Izin
- Jika anggota TNI/Polri nekat cerai tanpa izin, maka konsekuensinya berat: bisa dikenai sanksi disiplin, hingga pemecatan.
3. Peran Pengacara dalam Perceraian TNI/Polri
Banyak orang mengira perceraian cukup ditempuh sendiri. Namun kenyataannya, aturan yang rumit membuat pendampingan hukum sangat penting.
Seorang pengacara perceraian akan membantu:
- Menyusun berkas izin internal sesuai prosedur.
- Menyiapkan gugatan dengan alasan hukum yang sah.
- Mendampingi sidang di pengadilan agar hak-hak klien terlindungi.
- Menghitung hak istri/suami, termasuk nafkah, tunjangan anak, dan harta gono-gini.
Tidak sedikit yang akhirnya memilih mendatangi pengacara di Depok, pengacara di Bekasi, hingga pengacara perceraian Jakarta, karena wilayah ini memiliki banyak kantor hukum yang terbiasa menangani kasus anggota TNI/Polri.
Memang, ada yang bertanya-tanya: “Bagaimana dengan biaya pengacara?”
Jawabannya: setiap kasus berbeda. Namun jika dibandingkan dengan resiko salah langkah hukum yang bisa berujung sanksi karier, maka menggunakan jasa pengacara adalah investasi yang jauh lebih aman.
FAQ Seputar Perceraian TNI/Polri
Berapa biaya pengacara perceraian?
Biaya bervariasi, tergantung kompleksitas kasus, lokasi, serta reputasi pengacara. Umumnya berkisar antara beberapa juta hingga puluhan juta rupiah.
Biaya perceraian siapa yang menanggung?
Dalam praktik, penggugat yang menanggung biaya perkara di pengadilan. Namun untuk biaya pengacara, biasanya ditanggung pihak yang menggunakan jasa hukum.
Apa hak istri yang menggugat cerai suami?
Istri berhak atas nafkah iddah, mut’ah, hak asuh anak (jika anak masih kecil), serta bagian dari harta bersama sesuai hukum.
Apakah sidang perceraian butuh pengacara?
Secara hukum, tidak wajib. Namun kehadiran pengacara akan mempermudah proses, terutama bagi TNI/Polri yang harus menghadapi prosedur internal dan eksternal sekaligus.
Bolehkah istri minta cerai karena merasa tidak bahagia?
Ya, bisa. Dalam hukum, rasa tidak bahagia yang berujung pertengkaran terus-menerus termasuk alasan sah untuk mengajukan cerai.
Pesan Penutup
Perceraian anggota TNI/Polri memang memiliki jalan yang lebih panjang. Ada izin atasan, ada jalur pengadilan, ada aturan disiplin. Tapi semua itu bukan untuk mempersulit, melainkan menjaga keseimbangan: antara hak pribadi seorang anggota, dan kehormatan institusi yang ia bela.
Maka, bila Anda atau keluarga tengah menghadapi perkara ini, jangan berjalan sendiri. Mintalah pendampingan. Carilah pengacara di Bekasi, pengacara di Depok, atau pengacara perceraian Jakarta yang berpengalaman dalam kasus militer dan kepolisian.
Hubungi Garda Law Office
Garda Law Office / GLO memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun membantu ribuan klien mendapatkan haknya.
Peduli – Profesional – dan Best Result merupakan nilai utama yang kami terapkan dalam setiap kasus.
📞 Hubungi kami di 081-1816-0173 untuk Pendampingan kasus hukum Anda.
