Perceraian sering kali identik dengan pembagian harta gono-gini. Namun, ada satu aspek penting yang sering terabaikan, yaitu utang bersama. Bagaimana jika pasangan memiliki pinjaman rumah, kendaraan, atau bahkan utang kartu kredit? Apakah dibagi rata? Siapa yang menanggung? Pertanyaan-pertanyaan ini kerap menghantui pasangan yang berada di ambang perceraian.
Artikel ini akan membahas secara lengkap tentang pembagian utang bersama saat perceraian, strategi yang bisa dilakukan agar adil, serta bagaimana peran pengacara dapat membantu proses tersebut. Dengan membaca artikel ini, Anda akan lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi salah satu bab paling sulit dalam perceraian.
1. Memahami Konsep Utang Bersama dalam Pernikahan
Dalam hukum Indonesia, tidak hanya harta bersama yang diatur, tetapi juga utang bersama. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, segala sesuatu yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian kawin. Prinsip ini berlaku juga untuk utang.
👉 Artinya, utang yang dibuat selama perkawinan dianggap sebagai tanggung jawab bersama, meskipun hanya salah satu pihak yang menandatangani akad pinjaman. Misalnya:
- Kredit rumah (KPR) atas nama suami, tetapi cicilannya dari pendapatan bersama.
- Utang usaha yang digunakan untuk kepentingan keluarga.
- Pinjaman kendaraan yang dipakai untuk menunjang kebutuhan rumah tangga.
Namun, tidak semua utang otomatis menjadi utang bersama. Utang pribadi (misalnya utang judi atau pinjaman untuk kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan keluarga) tidak bisa dibebankan kepada pasangan.
2. Strategi Adil dalam Membagi Utang Bersama
Membagi utang sering kali lebih rumit dibandingkan membagi harta. Sebab, utang bukan hanya soal angka, tapi juga menyangkut kewajiban jangka panjang. Ada beberapa cara menyiasati pembagian utang agar tidak merugikan salah satu pihak:
a. Membagi Proporsional dengan Harta
Cara yang umum dilakukan adalah membagi utang sebanding dengan harta. Misalnya, jika rumah masih kredit, maka salah satu pihak bisa mengambil alih rumah dan sekaligus melanjutkan cicilannya. Sebagai kompensasi, pihak tersebut mungkin menyerahkan sebagian aset lain kepada pasangannya.
b. Membagi Sesuai Kemampuan Finansial
Tidak jarang pengadilan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masing-masing pihak. Jika istri belum bekerja, misalnya, maka suami bisa mendapat porsi lebih besar dalam menanggung utang.
c. Menjual Aset untuk Melunasi Utang
Dalam beberapa kasus, solusi terbaik adalah menjual aset bersama (misalnya rumah) untuk melunasi utang, lalu sisanya dibagi rata. Cara ini sering dianggap paling adil karena kedua belah pihak tidak terbebani utang setelah bercerai.
d. Membuat Kesepakatan di Luar Sidang
Perceraian bisa menjadi lebih cepat jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan tertulis mengenai pembagian utang. Kesepakatan ini dapat difasilitasi oleh pengacara khusus perceraian atau melalui mediasi di pengadilan.
3. Peran Pengacara dalam Pembagian Utang Bersama
Menyelesaikan urusan utang dalam perceraian bukan perkara sederhana. Dibutuhkan pemahaman hukum yang mendalam, strategi negosiasi, dan dokumen pendukung yang kuat. Di sinilah pengacara pernikahan berperan penting.
Beberapa manfaat menggunakan pengacara antara lain:
- Menganalisis utang: apakah termasuk utang bersama atau pribadi.
- Menyusun strategi: apakah lebih baik membagi, melunasi, atau menjual aset.
- Negosiasi dengan pihak lawan agar pembagian tidak merugikan.
- Mengurangi konflik: perceraian emosional bisa lebih tertata dengan pendampingan profesional.
Walaupun ada biaya pengacara cerai yang perlu dipertimbangkan, kehadiran pengacara sering kali justru menghemat biaya dan waktu dalam jangka panjang.
Banyak orang mencari tahu tentang harga sewa pengacara perceraian atau biaya pengacara harta gono gini, dan jawabannya bervariasi tergantung kompleksitas kasus. Namun, jika menyangkut pembagian utang bernilai besar, menggunakan sewa pengacara untuk cerai bisa menjadi investasi yang bijak.
FAQ Seputar Pembagian Utang Bersama Saat Perceraian
- Apakah cerai perlu uang yang banyak?
Tidak selalu. Biaya perceraian tergantung pada faktor seperti lokasi pengadilan, biaya administrasi, serta apakah Anda menggunakan pengacara atau tidak. Jika ada harta dan utang bersama, memang biaya bisa lebih tinggi karena perkaranya lebih kompleks. - Apakah korban perceraian karena KDRT mendapat program perlindungan?
Ya. Korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Selain perlindungan fisik, korban juga bisa mendapat bantuan hukum dan rehabilitasi psikologis. - Kasus perceraian terbesar karena apa?
Berdasarkan data Pengadilan Agama, alasan perceraian terbesar di Indonesia biasanya karena masalah ekonomi, perselisihan yang terus-menerus, serta tidak adanya tanggung jawab dari salah satu pihak. - Bolehkah istri gugat cerai karena nafkah tidak terpenuhi?
Boleh. Nafkah merupakan kewajiban suami. Jika suami tidak menafkahi tanpa alasan yang sah, istri memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai. - Berapa tingkat keberhasilan bercerai melalui pengacara?
Sangat tinggi. Pengacara memahami prosedur hukum, menyusun dokumen dengan benar, dan mampu menghindari kesalahan administrasi yang bisa menghambat proses. Karena itu, perceraian dengan bantuan pengacara biasanya lebih lancar dan cepat.
Penutup
Perceraian memang bukan hal yang mudah. Selain emosi dan hubungan keluarga, ada juga masalah harta dan utang bersama yang harus diselesaikan dengan bijak. Jangan sampai salah langkah dalam menangani utang, karena bisa berdampak panjang setelah perceraian.
Menggunakan pengacara pernikahan atau sewa pengacara untuk cerai adalah langkah cerdas untuk memastikan keadilan. Meski ada biaya pengacara cerai atau harga sewa pengacara perceraian, hasil yang diperoleh berupa kejelasan hukum dan keadilan jangka panjang jauh lebih berharga.
Garda Law Office / GLO
Garda Law Office / GLO memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun membantu ribuan klien mendapatkan haknya.
Peduli – Profesional – dan Best Result merupakan nilai utama yang kami terapkan dalam setiap kasus.
📞 Hubungi kami di 081-1816-0173 untuk pendampingan kasus hukum Anda.
